Developed Direktorat Sistem Informasi

Hubungi Kami di 031-5931800

Detail Berita

Kepala Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Resmi menyandang Doktor Ilmu Hukum

Jumat, (17/5) Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya kembali menggelar Ujian Terbuka Doktor Ilmu Hukum. Promovenda Letkol Laut (KH/W) Koerniawaty Sjarif, S.H., M.H. menyelesaikan studi kurang dari 3 tahun dan secara resmi menyandang gelar Doktor Ilmu Hukum pasca Ujian Terbuka yang bertempat di Meeting Room Gedung Graha Wiyata lt. 1. Disertasi berjudul Mediasi Penal dalam Penyelesaian Tindak Pidana Tertentu di Lingkungan Pengadilan Militer mengantarkan Hakim Militer ini lulus dengan predikat Cum Laude.

Dalam disertasinya, Koerniawaty meneliti tentang penyelesaian tindak pidana di pengadilan sering diikuti gugatan ganti rugi oleh korban kepada pelaku kejahatan yang bertujuan agar kerugian yang diderita korban dapat tergantikan. Menurutnya kerugian yang telah tergantikan tersebut diharapkan membuat hubungan korban dan pelaku harmonis kembali, meskipun hal tersebut sering tidak terwujud. Dia menerangkan, “Tujuan korban membawa perkaranya ke pengadilan bukan untuk memidanakan  pelaku,  tetapi untuk menuntut pengembalian barang atau pembayaran atas kerugian yang dia alami. Sayangnya harapan korban untuk mendapatkan ganti rugi seringkali tidak terwujud dan  justru menimbulkan permasalahan baru.”

Pada prakteknya mekanisme penyelesaian tindak pidana yang berpedoman pada KUHAP seperti yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ini memakan waktu yang cukup lama atau bisa dikatakan lambat, tidak efisien, membutuhkan biaya besar dan selalu berakhir dengan pemidanaan. “Sehingga mekanisme tersebut dipandang tidak memberi kepastian hukum dan manfaat serta jauh dari rasa keadilan,” katanya. Keadaan semacam ini dapat menimbulkan kekecewaan dan penilaian negatif khususnya bagi para pencari keadilan dengan status sebagai korban yang menuntut kerugian yang telah dialaminya. Koeniawaty menambahkan, “Dengan penilian negatif tersebut maka kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan di Indonesia sebagai alat untuk mempertahankan penegakan hukum di negara ini menjadi luntur.”

Lebih lanjut wanita yang merupakan Kepala Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta ini memaparkan hasil penelitiannya, “Penerapan Mediasi Penal di lingkungan Peradilan Militer belum memiliki landasan hukum yang dapat dijadikan pedoman pelaksanaan.” Karenanya guna mewujudkan keseragaman pemahaman dan penerapan Mediasi Penal dalam penyelesaian tindak pidana tertentu di Peradilan Militer, Koerniawaty menyarankan bahwa pemerintah perlu mencabut regulasi tentang mekanisme Mediasi Penal dalam pembahasan rancangan perubahan Undang-Undang Peradilan Militer. “Sebagai gantinya, pemerintah perlu membuat regulasi tentang mekanisme Mediasi Penal dalam pembahasan rancangan perubahan Undang-Undang Peradilan Militer, sehingga Mediasi Penal akan memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum di lingkungan Peradilan Militer,” tukas Koerniawaty. (um/aep)

Login dengan Username dan password Siakad Anda