logo-untag-surabaya

Developed By Direktorat Sistem Informasi YPTA 1945 Surabaya

logo-untag-surabaya
logo-untag-surabaya

Detail Berita

Webinar Mahasiswa Doktor FH Untag Surabaya Kaji Isu Pemakzulan Presiden dari Aspek Normatif

Program Studi Doktor Ilmu Hukum Angkatan 39A Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya mengadakan acara webinar, Selasa (16/11), dengan tema ‘Pemakzulan Presiden di Indonesia antara Teori dan Praktik’. Peserta meliputi seluruh mahasiswa Prodi Doktor Ilmu Hukum dan ditayangkan secara live melalui kanal youtube Fakultas Hukum Untag Surabaya. Webinar dibuka langsung oleh Ketua Prodi Doktor Ilmu Hukum-Dr. Yovita Arie Mangesti, S.H., M.H., CLA., CMC. dengan keynote speakers Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H., yang juga merupakan Dekan Fakultas Hukum Untag Surabaya.

Sejak pandemi Covid-19 melanda dunia khususnya Indonesia, marak isu politik pemakzulan Presiden yang berkembang akhir-akhir ini terkait penanganan pandemi. Isu ini bahkan menimbulkan kegaduhan tersendiri ditengah-tengah masyarakat. Menanggapi hal ini, Prodi Doktor Ilmu Hukum Untag Surabaya mengadakan acara webinar yang membahas terkait pemakzulan Presiden dari aspek normatif dengan tujuan membuka wawasan tentang pemakzulan Presiden di Indonesia, “Dengan adanya webinar ini diharapkan bisa menjadi pencerahan bagi kita ketika akan berbicara lebih lanjut, dan juga pecerahan bagi masyarakat perihal pemakzulan presiden di Indonesia.” tutur Yovita.

Lily Solichul Mukminah, S.H., M.H. yang juga sebagai mahasiswa aktif Prodi Doktor Ilmu Hukum tampil sebagai Moderator. Webinar ini menghadirkan tiga pembicara, diantaranya Dr. Hufron, S.H., M.H. Dalam materinya, Hufron membahas alasan dan prosedur pemakzulan Presiden sebelum dan sesudah perubahan UUD 1945. “Alasan pemberhentian presiden sebelum perubahan UUD’45 yaitu atas permintaan sendiri, berhalangan tetap, sungguh melanggar haluan negara. ‘Sungguh melanggar haluan negara’ disini maksudnya adalah apa yang sudah ditetapkan UUD atau oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat,” papar Hufron.

Lebih lanjut Hufron menjelaskan proses pemakzulan presiden dimulai dari proses pendakwaan. To impeach itu proses awal yang merupakan pemanggilan atau mendakwah presiden. Nah, dari proses ini barulah proses-proses selanjutnya seperti ke DPR, MK, Sidang paripurna baru kemudian ke MPR. Kemudian pada pemberhentian atau pemakzulan presiden,” tuturnya. Webinar yang diikuti oleh lebih dari 100 peserta ini juga menghadirkan Kepala Prodi Magister Ilmu Hukum Untag Surabaya – Dr. Syofyan Hadi S.H., M.H. Pada kesempatan ini, syofyan mengangkat topik pemakzulan Presiden di berbagai Negara. H. Terubus, S. Kep., S.H., M.KKK., menjadi pembicara penutup yang membahas terkait pengaturan pemakzulan Presiden di Indonesia prespektif Ius Constitutum dan Ius Constituendum. (am/ua/rz)



PDF WORD PPT TXT