• 24 Mei 2019
• Sekretariat
• 11333

Pimpinan Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya menerima kunjungan perwakilan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT). Wakil Rektor Untag Surabaya berserta jajarannya melangsungkan pertemuan dengan Peter selaku wakil dari Pemkab Nagekeo, Selasa (21/5). Acara kunjungan yang berlangsung di Ruang Rapat Rektorat, Gedung A Untag Surabaya ini bertujuan untuk membahas rencana implementasi kerjasama antara Untag Surabaya dan Pemkab Nagekeo, NTT. Agenda kerjasama yang dimaksud adalah pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Dalam sambutannya, Wakil Rektor 2 Untag Surabaya, Dr. Abdul Halik, MM., menyambut dengan baik kedatangan dari perwakilan Pemkab Nagekeo, NTT. “Selamat datang dikampus merah putih. Terima kasih menyempatkan diri kesini,” sambutnya. Mewakili Rektor Untag Surabaya yang berhalangan hadir, Dr. Halik menyampaikan beberapa pembahasan yang telah dilakukan pada kunjungan Untag Surabaya dengan Pemkab Nagekeo, NTT sebelumnya. “Untag Surabaya dan Pemkab Nagekeo sudah melakukan penandatanganan MoU terkait Tri Dharma. Dalam kunjungan kemarin yang dibahas salah satunya mengenai Fakultas Kedokteran yang sasarannya Indonesia Timur, Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan desain arsitektur bandara,” urainya.

Sementara itu, perwakilan Pemkab Nagekeo mengapresiasi niat baik Untag Surabaya. “Kami sangat mengapresiasi kepada pihak kampus Untag Surabaya yang sudah berinisiatif bekerjasama dengan kita,” tuturnya. Kabupaten Nagekeo sendiri merupakan kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Ngada. Pusat pemerintahan Kabupaten Nagekeo berlokasi di Mbay dengan luas wilayah 1386 km dan berpenduduk  110.147 jiwa. Dengan usia masih 11 tahun, pengolahan lahan di beberapa wilayah di Kabupaten Nagekeo belum optimal. Oleh karenanya, dalam pembahasan rencana implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi kali ini diharapkan mampu membawa perubahan baik pada Pemkab Nagekeo.

Hasil dari kunjungan yang berakhir siang itu, pihak Untag Surabaya siap membantu pertumbuhan Pemkab Nagekeo dalam peningkatan kompetensi aparatur desa, pengembangan pariwisata, produk unggulan serta pemasarannya, dan identifikasi identitas bandar udara melalui desain arsitektur. Sementara untuk Kuliah Kerja Nyata (KKN) sendiri, pihak Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) mengusahakan agar mahasiswa asli NTT bisa melakukan KKN disana sehingga mampu mengabdi langsung di tanah kelahirannya. (ua/aep)