logo-untag-surabaya

Developed By Direktorat Sistem Informasi YPTA 1945 Surabaya

logo-untag-surabaya
logo-untag-surabaya

Detail Berita

Untag Surabaya Segera Seleksi Satgas Kekerasan Pencegahan Seksual

Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya terus berkomitmen untuk menerapkan Peraturan Mendikbud Ristek (Permendikbud) Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi. Untag Surabaya membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) dilakukan secara bertahap. Mulai dari pembentukan panitia tim panitia seleksi (pansel) sampai pengrekrutan anggota satgas.

Saat ini Untag Surabaya memasuki tahap penyusunan peraturan dan akan segera dilantik oleh Rektor Untag Surabaya, hal tersebut disampaikan oleh Ketua Pansel Satgas PPKS Untag Surabaya - AAI Prihandari Satvikadewi, M.Med.Kom. Dosen yang akrab disapa Vika ini menjelaskan bahwa Pansel yang terpilih berperan untuk menyeleksi Anggota Satgas PPKS Untag Surabaya yang kemudian ditetapkan oleh Rektor Untag Surabaya. “Tidak langsung ditunjuk karena masalah seksual ini sensitif, sehingga yang paling diperlukan pemahaman tentang penanganan, mengidentifikasi bentuk kekerasan seksual sampai dengan memitigasi hal itu dan memberikan sanksi pada pelaku,” katanya.

Mitigasi, sebut Vika, merupakan hal yang akan digencarkan oleh Satgas PPKS Untag Surabaya. “Rektor menekankan jangan sampai terjadi kasus, sehingga yang ditekankan adalah pencegahan. Kita tidak ingin ada kejadian tapi harus dipersiapkan, memang targetnya adalah mitigasi,” tuturnya. Vika menegaskan bahwa perlindungan korban menjadi bagian yang paling penting. “Korban  tetap berhak atas perlindungan, harus dijamin untuk melanjutkan pendidikan dengan aman tanpa ancaman,” tegasnya.

Selain itu, Vika juga mengungkapkan bahwa Satgas berperan dalam memberikan rekomendasi penanganan kekerasan seksual. “Bukan Satgas yang menindak karena tidak punya kewenangan untuk penindakan tetapi memberikan rekomendasi tindakan yang harus dilakukan oleh perguruan tinggi,” ungkapnya.

Vika menyebutkan bahwa Satgas PPKS akan diisi oleh tujuh orang anggota yang memiliki kapabilitas untuk mengakomodir, dan harus terdiri dari beragam sivitas akademika termasuk mahasiswa.  Selain itu, ada peluang mahasiswa lulus sewaktu menjadi anggota Satgas PPKS, maka dosen dan tenaga kependidikan pun bisa menjadi anggota. “Paling sedikit ada lima anggota dengan masa kerja dua tahun sejak diangkat. 2/3 anggota harus mahasiswa, dan keterwakilan perempuan juga harus 2/3. Sesuai dengan Permendikbudristek, Satgas kekerasan seksual yang terpilih harus memiliki kapabilitas yang bisa mengakomodir kepentingan semua sivitas akademika,” sebutnya. Calon anggota akan melewati serangkaian seleksi. “Ada proses seleksi, semacam fit and proper test karena ada kriteria yang ditetapkan di Permendikburistek. Minimal, pernah mendampingi, memiliki kepedulian, pernah terlibat dengan penyelesaian atau pendampingan tentang kekerasan seksual. Jadi memang tidak sederhana karena yang akan ditangani sensitif,” terang Dosen Ilmu Komunikasi Untag Surabaya ini.

Menurut Vika, sebelum aturan PPKS ditetapkan di Untag Surabaya, perlu sosialisasi yang gencar. “Akan sangat luas ketika berbicara tentang siapa yang melakukan kekesaran seksual, apalagi yang dipersoalkan selama ini adalah consent. Hal yang sering kita anggap biasa, ketika ada yang keberatan, maka bisa dipersoalkan,” katanya. Vika berharap, aturan yang akan ditetapkan oleh Satgas PPKS Untag Surabaya dapat dipatuhi oleh sivitas akademika. “Pada akhirnya ada kultur baru dalam relasi antar. Jadi semua (sivitas akademika) harus diberi pemahaman (tentang PPKS) agar lebih hati-hati dalam bertindak,” tutupnya. (um/rz)

 



PDF WORD PPT TXT