logo-untag-surabaya

Developed By Direktorat Sistem Informasi YPTA 1945 Surabaya

logo-untag-surabaya
logo-untag-surabaya

Detail Berita

Pelopor, Untag Surabaya Sahkan Satgas PPKS

Kementerian Pendidikan Riset dan Teknologi RI telah menerbitkan Peraturan Mendikbud Ristek (Permendikbud) Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Komitmen pemerintah Indonesia terus berupaya mencegah kekerasan seksual termasuk di lingkungan perguruan tinggi turut diwujudkan oleh Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya melalui Pelantikan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) pada Senin, (20/6). Bertempat di Auditorium Gedung Pusat Yayasan dan Rektorat lt.6, pelantikan dihadiri oleh Komite Etik Untag Surabaya, Pejabat Struktural serta pengurus organisasi kemahasiswaan di lingkungan Untag Surabaya serta di saksikan langsung oleh Kepala LLDikti Wilayah VII - Prof. Dr. Ir. Suprapto, DEA.

Ketua Panitia Seleksi (Pansel) Satgas PPKS Untag Surabaya - AAI Prihandari Satvikadewi, M.Med.Kom. mengatakan bahwa timnya telah bertugas sejak April lalu guna melakukan persiapan hingga pelaksanaan seleksi Satgas PPKS Untag Surabaya. “Kami menyiapkan petunjuk teknis untuk seleksi hingga melaksanakan seleksi yang diikuti peserta dari kalangan sivitas akademika,” sebutnya. Satvika menyebutkan telah dilakukan serangkaian seleksi. “Ada seleksi administrasi dan seleksi wawancara sebelum penetapan Satgas. Harus ada keterwakilan dosen, tenaga kependidikan dan juga mahasiswa. Kemudian kami merekomendasikan nama-nama Satgas PPKS pada pimpinan Untag Surabaya,” sebutnya.

Surat Keputusan Rektor Untag Surabaya bernomor 183/SK/R/VI/2022 dibacakan oleh Wakil Rektor 1 Untag Surabaya - Dr. Abdul Halik, MM. yang menetapkan pengurus Satgas PPKS Untag Surabaya. Dosen FISIP - Irmashanti Danadharta, S.Hub.Int., MA dilantik sebagai Ketua sedangkan Mahasiswi Psikologi - Salsabila Ratu Kencana sebagai Sekretaris. Adapun anggota diisi oleh Dosen Fakultas Hukum - Dr. Erny Herlin Setyorini, SH., MH.; Tenaga Kependidikan Biro Kemahasiswaan dan Alumni - Dwita Rama Dhanty, S.AP.; Mahasiswi Fakultas Hukum - Miftahur Rokhmah; Mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya - Wildan Farhan dan Mahasiswa FISIP - Ali Ahmad Sholeh.

Satgas PPKS terpilih, dilantik langsung oleh Rektor Untag Surabaya - Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, MM., CMA., CPA. yang mengaku bangga Untag Surabaya menjadi pelopor Satgas PPKS. “Ini merupakan implementasi dari Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021. Untag Surabaya berinisiatif untuk membentuk satgas meski di kampus kami tidak terjadi kekerasan seksual. Kami antisipasi agar tidak terjadi,” ungkapnya saat memberikan sambutan. Prof. Nugroho berharap, kehadiran Satgas dimanfaatkan oleh sivitas akademika. “Kami menghimbau Satgas PPKS untuk menjalankan amanah dengan betul. Harapannya Untag Surabaya bisa menjadi tempat yang aman dari kekerasan seksual,” harapnya.

Sementara itu, Prof. Suprapto dalam sambutannya mengapresiasi langkah Untag Surabaya sebagai pelopor lahirnya Satgas PPKS di Indonesia. “LLDikti tentu berharap perguruan tinggi memberikan perhatian pada kasus kekerasan seksual. Apresiasi kami karena Untag (Surabaya) dengan resmi terbuka mengumumkan dibentuknya satgas. Tidak menunggu terjadi namun sudah terjadi,” ujarnya. Prof. Suprapto menerangkan bahwa timnya berupaya mencegah kekerasan seksual. “Kami banyak menerapkan upaya preventif seperti sosialisasi dan kampanye serta mengedepankan sikap persuasi. Jadi dilakukan pendampingan dan pembinaan baik korban maupun pelaku, sehingga tidak ada sanksi,” paparnya.

Saat ditemui di akhir kegiatan, Ketua Satgas PPKS Untag Surabaya - Irmashanti Danadharta, S.Hub.Int., MA. mengatakan bahwa timnya segera menggencarkan sosialisasi akan kehadiran Satgas tersebut. “Sehingga seluruh warga kampus mengetahuinya dan ketika terjadi sesuatu yang berkaitan dengan kekerasan atau pelecehan seksual, mereka tahu kemana harus mengadu,” katanya. Irmashanti menambahkan akan membuat kebijakan yang berlandaskan peraturan untuk membahas pelaksanaan teknis kasus kekerasan seksual. “Dan yang pasti kami tidak bisa diintervensi siapapun. Kami akan bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya,” tutupnya. (um/rz/kr)



PDF WORD PPT TXT