logo-untag-surabaya

Developed By Direktorat Sistem Informasi YPTA 1945 Surabaya

logo-untag-surabaya
logo-untag-surabaya

Detail Berita

Pakar Untag Surabaya Soroti Fenomena Hedonis Pejabat Publik, Begini Ujarnya!

Opini : Prof. Dr. Agus Sukrisyanto, M.S. dan Dr. Achluddin Rochim, S.H., M.H.

Belakangan ini Indonesia diramaikan dengan fenomena hedonis sederet pejabat pemerintahan. Hal tersebut bermula dari munculnya kasus penganiayaan Mario Dandi Satriyo yang menyeret Sang Ayah yakni Eks - Kepala Bagian Umum di Kantor Wilayah l Direktorat Jenderal atau Ditjen Pajak Jakarta II - Rafael Alun Trisambodo lantaran gaya hidup mewah keluarganya. Publik kemudian menyorot pejabat pamer harta lainnya.

Menanggapi hal tersebut, Pakar Kebijakan Publik Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya - Prof. Dr. Agus Sukrisyanto, M.S mengungkapkan fenomena ini sudah berkembang cukup lama dan perlu dibatasi. “Jika dilihat, praktik hedonisme ini sudah berkembang cukup lama, dan ini sesuatu hal yang harusnya bisa dibatasi sebagai upaya kontrol pemerintah khususnya bagi Aparatur Sipil Negara (ASN),” ungkapnya saat dijumpai wawancara Senin (27/3).

Oleh karena itu, Prof. Agus menyebutkan diperlukan tindakan tegas dari pemerintah untuk dapat mengontrol fenomena hedonis pejabat publik sehingga dapat ditekan dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah tidak semakin terkikis. “Pemerintah perlu menindak tegas pejabat publik yang terindikasi melakukan pamer kekayaan sesuai dengan persentase kesalahannya, selain itu kita juga bisa mengembangkan guilt culture khususnya bagi ASN sehingga polemik seperti ini tidak terjadi kembali,” sebut Guru Besar Untag Surabaya.

Dijelaskan lebih jauh oleh Prof. Agus, terdapat dua teori yang dijelaskan dalam antropologi budaya, yakni Guilt Culture dan shame culture. “Etika malu atau shame culture di Negara Timur ini kurang efektif dalam membuat pelanggar hukumnya merasa sadar apalagi jera. Berbeda dengan guilt culture atau etika kebersalahan di Negara Barat, yaitu tumbuhnya rasa bersalah pada pelaku meski kelalaian maupun kejahatannya tidak diketahui oleh orang lain,” tuturnya.

Sementara itu, Pengamat Kebijakan Publik Untag Surabaya - Dr. Achluddin Rochim, S.H., M.H. yang mengatakan fenomena ini terjadi bukan karena ASN-nya, tetapi menurut pria yang akrab disapa Dr. Didin ini menyebutkan adanya kesenjangan sosial sehingga gaya hidup pejabat publik menjadi sorotan seperti saat ini. “Gaya hidup hedonis atau stokis merupakan pilihan masing-masing individu termasuk ASN, karena bisa saja kekayaan yang dimiliki berasal dari warisan atau usaha keluarga. Saya justru menilai sorotan publik terhadap ASN saat ini terjadi karena adanya kesenjangan sosial di masyarakat,” katanya.

Lebih jauh Dr. Didin menjelaskan, kesenjangan sosial ini terjadi karena hancurnya life style masyarakat yang seharusnya makmur menjadi tidak makmur imbas dari menipisnya peredaran uang di masyarakat. “Saya melihat adanya asinkron antara keinginan pemerintah membangun secara besar-besaran dan modal pembangunan yang hanya ditopang kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) saja sehingga membuat pemerintah menghimpun dana besar-besaran dengan mengeluarkan Surat Utang Negara (SUN). Hal ini tentu berimbas pada hancurnya kemampuan daya beli masyarakat karena jumlah uang yang beredar di masyarakat menjadi terlampau sedikit,” jelasnya.

Hal ini tentu berbanding terbalik jika melihat adanya pejabat publik yang bergelimang, Dr. Didin menambahkan opini publik inilah yang memicu terjadinya disintegrasi. “Luapan opini publik yang dibuat oleh opinion leader atau influencer yang menimbulkan pro-kontra dan menjadi polemik serta berakibat pada disintegrasi di tengah masyarakat,” tandasnya. (am/rz)



PDF WORD PPT TXT
Butuh bantuan?