logo-untag-surabaya

Developed By Direktorat Sistem Informasi YPTA 1945 Surabaya

logo-untag-surabaya
logo-untag-surabaya

Detail Berita

Pakar Ekonomi Untag Surabaya Sebut BLT Minyak Goreng Bukan Langkah Solutif

Presiden Joko Widodo mengumumkan pemerintah akan memberikan bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng sebesar Rp 300 ribu untuk keluarga hingga pedagang kaki lima (PKL). Hal ini dianggap Pakar Ekonomi Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya – Dr. Slamet Riyadi, M.Si.. AK., CA., sebagai tindakan yang kurang tepat.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Untag Surabaya menyebutkan bahwa kebijakan yang dikeluarkan tidak serta merta menjawab persoalan utama yaitu tingginya harga minyak goreng, namun dengan adanya BLT mampu memberikan angin segar bagi masyarakat yang membutuhkan. “Adanya BLT bukan menjadi langkah solutif dalam menjawab tingginya harga minyak, apalah arti BLT kalau harga tetap tinggi. Sementara itu, BLT bisa digunakan oleh siapapun dan peruntukannya tidak bisa dipastikan menutupi tingginya harga minyak goreng, namun adanya kebijakan ini mampu meredam gejolak masyarakat,” ujarnya saat wawancara on air oleh Sonora FM pada Senin (4/4).

Slamet menjelaskan UMKM saat ini merupakan situasi yang dilematis. Dimana sebagian besar pelaku UMKM bergerak dalam ranah produk olahan makanan dan bersinggungan dengan minyak goreng. Jika pelaku usaha mengambil langkah untuk menaikan harga maka konsekuensinya adalah daya beli konsumen yang menurun. “UMKM harus tetap hidup karena banyak karyawan yang ikut bagian dalam usaha tersebut. Situasi ini sangat dilematis bagi pelaku UMKM dan mampu membuka peluang adanya penipuan maupun kebohongan baik dalam segi kualitas maupun kandungannya,” jelas Slamet.

Didalam menanggulangi polemik yang sudah berlangsung lama ini, berbagai kebijakan telah dikeluarkan oleh pemerintah salah satunya price control, namun kebijakan ini belum mampu menanggulangi tingginya harga minyak goreng sehingga mulai menurunya tingkat kepercayaan masyarakat. Diperlukan adanya law enforcement untuk menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat agar kebijakan pemerintah dapat berjalan. “Setiap kebijakan pemerintah khususnya dalam kasus minyak goreng tentunya menimbulkan multiplayer effect maka dari itu perlu adanya dukungan dari masyarakat agar terhindar dari ketimpangan. Sehingga langkah utama yang bisa dilakukan adalah meningkatkan akuntabilitas pemerintah dengan cara penegakan aspek legal dan kedisiplinan,” terang dosen fakultas ekonomi Untag Surabaya. (am/rz)



PDF WORD PPT TXT