logo-untag-surabaya

Developed By Direktorat Sistem Informasi YPTA 1945 Surabaya

logo-untag-surabaya
logo-untag-surabaya

Detail Berita

Lucky Agung Bintaro, Staf Ahli Kemenkumham Raih Gelar Doktor di Untag Surabaya

Pemerintah memiliki tugas untuk melindungi warga negaranya, baik di dalam maupun luar negeri. Namun, selama ini perlindungan dan penanganan hukum untuk Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri masih belum maksimal. Terbukti masih banyak WNI yang tidak mendapat keadilan hukum sebagaimana mestinya di negara lain. Keimigrasian yang selama ini menjadi penjaga gerbang kedaulatan wilayah negara, selama ini sebatas menjalankan wewenang dalam melaksanakan fungsi pelayanan masyarakat, keamanan negara, penegakan hukum dan memfasilitasi pembangunan ekonomi nasional. Wewenang keimigrasian belum menjangkau perlindungan hukum WNI di luar negeri.

Topik terkait perlindungan WNI di luar negeri ini dibahas oleh Dr. Lucky Agung Bintaro, SH., CN., MH.,  dalam disertasinya yang berjudul “Rekonstruksi Fungsi Imigrasi dalam Perlindungan Hukum Terhadap Warga Negara Indonesia di Luar Negeri”. Staf Ahli Kemenkumham itu menjelaskan, “saya pernah bertugas di luar negeri sehingga saya mengalami dan melihat bagaimana WNI di luar negeri”. Menurutnya, perlindungan hukum yang ada masih belum optimal dalam memberikan perlindungan terhadap segala permasalahan yang ada. “Sebagai praktisi dan juga secara empirik mengetahui kondisi tersebut baik di dalam negeri pada saat mereka akan berangkat, terutama pekerja migran Indonesia, dari situ saya mulai melakukan suatu penelitian dan mengamati perlindungan mereka di luar negeri,” imbuh Lucky.

Lebih lanjut, Lucky melihat imigrasi sebagai institusi yang wewenang, tugas dan fungsinya berkaitan dengan penerbitan Paspor RI serta exit permit atau keluar masuknya WNI maupun warga negara asing, seyogyanya diberikan kewenangan untuk turut serta membantu melaksanakan tugas perlindungan hukum terhadap WNI di luar negeri. Oleh karenanya Lucky memandang butuhnya rekonstruksi fungsi imigrasi diawali dengan perluasan tugas dan fungsi Direktorat Kerjasama Keimigrasian serta pembentukan Sub Direktorat baru. “Secara empirik, hal ini sejalan dengan amanat konstitusi yakni UUD 1945, juga sesuai dengan politik pemerintahan saat ini terkait Nawacita dan kehadiran negeri didalam melakukan perlindungan terhadap masyarakat,” papar Lucky.

Lucky Agung Bintaro akhirnya resmi menyandang gelar Doktor bidang Ilmu Hukum dari program studi Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Untag Surabaya setelah mampu mempertahankan disertasinya didepan penguji, Kamis (8/7). Ujian yang bertempat di Graha Wiyata lantai 9 Untag Surabaya tersebut dipimping langsung oleh Rektor Untag Surabaya, Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, MM., CMA., CPA. Menempuh studi doktoral di masa pandemi, Lucky menghadapi berbagai tantangan. “Tantangan terbesar, kita tidak bisa berhadapan langsung dengan promotor, dosen dan orang-orang yang kita mintai keterangan,” ungkapnya. Namun disisi lain ia juga merasa terbantu karena tetap bisa bertugas dan menyelesaikan studi. “Tanpa meninggalkan tempat bertugas pun saya bisa melakukan audiensi dengan beliau-beliau melalui virtual,” imbuhnya

Hal ini menurutnya menjadi bukti bahwa menuntut ilmu tidak hanya terpaku didalam kelas saja. Dengan makin perkembangnya Teknologi Informasi, makin terbuka luas peluang untuk semua orang menimba ilmu dimana saja dan kapan saja. Lucky juga berpesan untuk almamater Untag Surabaya, “Terus kembangkan dan terus berbakti untuk negara dalam dunia pendidikan dan tidak berhenti untuk mengaplikasikannya ke dalam masyarakat.” (ua)



PDF WORD PPT TXT