Developed Direktorat Sistem Informasi

Hubungi Kami di 031-5931800

Detail Berita

Krisis Etika Menanggapi Polemik RKUHP dan RUU KPK

Polemik RUU KPK dan kontroversi RKUHP masih menjadi topik perbincangan yang sering dibahas dalam diskusi akademik. Salah satunya mengenai krisis etika. Dalam hal ini, Dr. Hufron, SH., MH., menganggap peresmian UU KPK itu dilakukan secara tergesa-gesa dan tak sesuai dengan prosedur yang ada. Dosen Fakultas Hukum UNTAG Surabaya itu pun melanjutkan dalam mengesahkan UU KPK, DPR tidak melibatkan aspirasi masyarakat maupun anggota KPK sebagai pihak yang bersangkutan. Menurutnya, hal tersebut melanggar etika berbangsa dan bernegara.

“Dalam Tap MPR no. 6 tahun 2011 itu berisi mengenai etika politik yang berlaku, salah satunya pemerintah harus demokratis, terbuka, responsif dan tanggap aspirasi rakyat serta mundur apabila melanggar hukum,” terangnya saat menjadi pemantik dalam diskusi yang diadakan Komunitas Peradilan Semu (KPS) Fakultas Hukum UNTAG Surabaya, Senin (14/10). Dalam diskusi bertajuk “Krisis Etika di Era 4.0 Menanggapi Polemik yang Sedang Terjadi dalam RKUHP dan Revisi UU KPK” itu, Hufron menyebut peresmian UU KPK sebagai silent operation. “Karena memang tidak melibatkan elemen masyarakat,” tegasnya.

Hufron menambahkan, “Undang-undang dibentuk harus ada tujuan jelasnya apa. Revisi juga begitu, tujuannya apa. Memperkuat KPK atau sebaliknya. Ada sekitar 300 lebih guru besar, profesor, doktor hingga dosen merasa keberatan terhadap RUU KPK dengan membuat petisi. Tidak mungkin membuat itu (re: petisi) tanpa adanya diskusi akademis dan itu sudah pandangan objektif.”

Menyambung diskusi, Ahmad Mahyani, SH., MH., M.Si., berpesan pada mahasiswa untuk tetap memperhatikan hak orang lain saat menyampaikan aspirasi. “Boleh sekali kalian menyampaikan aspirasi, tapi jangan sampai ada hak orang lain yang terampas. Contohnya, ketika demo ada yang biasanya bakar ban, nah itu melanggar etika. Mengganggu sekitar. Tidak masalah menyampaikan aspirasi, asal jaga etika,” ujarnya.

Dosen Hukum Pidana itu juga turut mengomentari RKUHP. Menurutnya, ada banyak norma yang berlaku sebelum norma hukum. Sedang dalam pembentukan RKUHP, harus tetap mempertimbangkan norma-norma diatasnya, yakni norma agama, norma kesusilaan hingga norma kesopanan. “Kritislah terhadap sesuatu, tapi sebelum itu uji dulu melalui norma hukum, kemudian norma-norma yang ada diatasnya, hingga norma Pancasila karena norma yang paling tinggi adalah Pancasila. Semuanya kembali pada ideologi kita,” terangnya. (ua/ze)

Login dengan Username dan password Siakad Anda