Developed Direktorat Sistem Informasi

Hubungi Kami di 031-5931800

Detail Berita

Kondisi Buruh dan Perekonomian Nasional dalam Menghadapi Pandemi COVID-19

Adanya pandemi COVID-19 memberikan dampak yang cukup besar bagi masyarakat, tak terkecuali buruh atau pekerja. Berdasarkan data nasional, banyak buruh dihadapkan oleh Pemutusan Hak Kerja (PHK). Bahkan, per April kemarin, Jawa Timur menduduki peringkat pertama dalam melakukan PHK besar-besaran dengan jumlah kurang lebih 59 ribu buruh dirumahkan. Hal ini disayangkan oleh Habibus Shalihin, SH., Kadiv Buruh dan Miskin Kota YLBH LBH Surabaya. Menurutnya, ada banyak sekali modus yang digunakan perusahaan dan mengakibatkan permasalahan yang kompleks.

“Ditemukan beberapa modus, salah satunya pemotongan gaji. Padahal biasanya dan normalnya, apabila suatu perusahaan dengan 10 bulan sebelumnya telah melakukan produksi pasti memiliki simpanan. Jadi harusnya tidak ada pemotongan baik gaji dan sebagainya,” paparnya saat menjadi pemateri Webinar, Kamis (14/5). Selain itu, omnibus law juga menjadi fokus buruh saat ini dimana banyak hal yang dirasa tidak sesuai dengan hak-hak buruh. Adanya COVID-19 tidak menyurutkan buruh untuk menyuarakan suara. Habibus menyebutkan buruh tetap melakukan aksi demo melalui media sosial.

Hal yang sama juga dilakukan buruh saat memperingati May Day lalu. “Banyak aksi yang dilakukan, salah satunya dengan melakukan penggagalan omnibus law dengan berisik di media sosial oleh buruh di Jawa Timur dan secara umum di Indonesia,” terangnya. Selain banyaknya buruh yang dirumahkan, modus lainnya adalah tidak dibayarkannya THR bagi buruh yang masih aktif bekerja. Hingga saat ini, Habibus menemukan data yang ia himpun dari Posko THR 2020 dengan jumlah 825 korban buruh yang memberikan pengaduan pelanggaran THR.

Dengan berbagai kondisi ini, Habibus menyarankan diadakannya perundingan antara pihak perusahaan dan juga buruh. Ia menekankan pada perusahaan agar tidak menyalahgunakan surat edaran Menteri terkait kondisi pandemi ini. “Semoga saja perusahaan ini tidak memanfaatkan surat edaran dimana surat edaran tersebut banyak sekali kelemahan dan menimbulkan banyak kerugian pada buruh,” ungkapnya.

Melihat kondisi Indonesia dalam menghadapi pandemi ini tidak jauh berbeda dengan kondisi Indonesia pada tahun 1930-an. Namun pemicunya saja yang berbeda. Hal ini disampaikan oleh Drs. Ec. Suparno, M.Si., Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Untag Surabaya, pemateri kedua pada Webinar yang diadakan oleh BEM Untag Surabaya ini. “Kemarin, Alhamdulillahnya, ada kebijakan pemerintah terbaru. Bagi warga yang berumur dibawah 45 tahun bisa tetap bekerja seperti biasa. Saya sangat mengapresiasi kebijakan ini,” ujarnya. Hal ini, menurutnya, merupakan bentuk relaksasi ekonomi dimana ekonomi tetap bergerak dan tetap menerapkan protokoler kesehatan. Hal ini diharapkan mampu mempercepat pemulihan ekonomi.

Selain itu, rasa gotong royong yang dimiliki masyarakat juga dibutuhkan. “Harus ada inisiatif dari masyarakat berupa redistribusi pendapatan, yakni mereka yang tidak terpengaruh dampak COVID-19 bisa meredistribusi pendapatannya untuk dibagikan pada mereka yang membutuhkan,” ungkap Suparno. (ua/ze)

Login dengan Username dan password Siakad Anda