Developed Direktorat Sistem Informasi

Hubungi Kami di 031-5931800

Detail Berita

Kepala Kemenag Kota Madiun Raih Gelar Doktor Ilmu Hukum di Untag Surabaya

Undang-undang terkait perkawinan telah diatur dalam UU No 1 Tahun 1974 Pasal 31 dimana suami istri memiliki hak dan kawajiban yang sama. Namun, sebuah perkawinan dalam perjalanannya tak luput dari resiko perceraian. Hukum yang berlaku dalam perceraian, utamanya pembagian harta bersama diatur menurut hukum masing-masing yaitu agama Islam, adat atau hukum lain yang berlaku. Dalam hal ini terlihat adanya ambiguitas dalam UU Perkawinan. Di satu sisi menyatakan suami-istri memiliki hak yang sama, sementara disisi lain mengembalikan pembagian hak atas harta bersama berdasar hukum agama masing-masing.

Topik pembahasan menarik ini dibahas dalam disertasi berjudul “Konstruksi Hukum Pembagian Harta Perkawinan Akibat Perceraian dalam Perspektif Hukum Islam” oleh Munir. Ia akhirnya resmi menyandang gelar Doktor bidang Ilmu Hukum dari Program Studi Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Untag Surabaya setelah mempertahankan disertasinya di depan tim penguji, Senin (2/11). Ujian yang bertempat di Gedung Graha Wiyata lantai 9 itu berlangsung dengan tetap mengikuti protokol kesehatan. Baik promovendus, tim penguji hingga tamu undangan menggunakan masker.

Dalam disertasinya, Kepala Kementerian Agama Kota Madiun itu menemukan penyelesaian pembagian harta tersebut dalam proses peradilan maupun dari hasil wawancara didasarkan atas kasus perkasus yang memungkinkan adanya putusan berbeda terhadap kasus yang sama. Sementara itu dalam hukum Islam yang berkembang tidak memberikan rumusan pola pembagian yang pasti, namun lebih mendasarkan konsep ash-shulhu (kesepakatan damai) antara suami istri. “Pengaturan yang ambigu tersebut terjadi multitafsir dan yang terjadi tidak adanya suatu kepastian hukum,” terang Munir.

Pria kelahiran Bojonegoro itu pun menyarankan agar dilakukan revisi atas pasal 37 UU No. 1 1974 dengan mengganti bahasa “harta Bersama diatur menurut hukumnya masing-masing” menjadi “masing-masing berhak seperdua dari harta Bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”. Hal ini didasarkan pertimbangan beberapa produk hukum sebelum dan sesudahnya seperti ketentuan Pasal 128. Selain itu, ketentuan Pasal 31 UU No. 1 Tahun 1974 dengan tegas menyebutkan bahwa hak dan kedudukan isteri adalah seimbang. “Hal ini juga diatur dalam Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 9 Desember 1959 bahwa masing-masing pihak mendapat setengah bagian,” imbuhnya. Munir juga menyarankan agar peradilan agama pusat membuat kebijakan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai rujukan utama hakim dalam memutuskan perkara pembagian harta perkawinan Ketika perkawinan berakhir karena perceraian. (ua/ze)

Login dengan Username dan password Siakad Anda