logo-untag-surabaya

Developed By Direktorat Sistem Informasi YPTA 1945 Surabaya

logo-untag-surabaya
logo-untag-surabaya

Detail Berita

Kenaikan PPN, Pakar Ekonomi Untag Surabaya: Hanya Memberatkan Masyarakat

Pemerintah resmi menaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari 10 persen menjadi 11 persen. Kenaikan ini berlaku sejak 1 April 2022 meliputi harga sejumlah barang dan jasa di tingkat konsumen. Hal ini menuai kritik masyarakat, tak terkecuali dari akademisi.

Dr. Slamet Riyadi M.Si.,Ak.,CA., pakar ekonomi Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya menyebutkan hal ini akan semakin memberatkan masyarakat di tengah situasi pandemi covid 19. “Seyogyanya keputusan ini perlu dipertimbangkan kembali, karena PPN ini adalah pungutan pajak yang dibebankan pada pihak lain atau end users. Apabila end usersnya adalah tukang becak otomatis tukang becak inilah yang harus menanggung pajak tersebut,” terangnya.

Menurut Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Untag Surabaya banyak alternatif lain yang bisa diambil untuk mewujudkan keadilan yang berbasis gotong royong sesuai Pasal 7 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2021 (UU HPP) tidak hanya dari ppn. Jika hal ini berlangsung, maka akan berimbas pada daya beli masyarakat. “Apabila PPN naik maka otomatis harga beli menjadi naik, hal ini tentu berimbas pada harga jual di masyarakat. Dampaknya adalah daya beli masyarakat akan semakin terbatas,” jelas Slamet saat diwawancara on air oleh Sonora FM pada Selasa (5/4).

Terlebih ditengah situasi pandemi covid 19, dimana transaksi ekonomi belum kembali pulih. “Kondisi dimasa pandemi saat ini transaksi ekonomi tidak banyak, lalu jika ingin menaikan pendapatan negara melalui PPN otomatis tidak akan berdampak besar dan semakin memberatkan masyarakat karena persentasenya dinaikkan,” ujarnya.

Slamet berharap jika ingin meningkatkan pemasukan bagi pemerintah melalui PPN maka setidaknya ada kontribusi lain. “Karena manfaat yang diterima bagi masyarakat yang membayar pajak ini tidak langsung maka setidaknya ada kontribusi lain yang bisa diterima para pelaku bisnis sehingga imbas kenaikan PPN dapat tertutupi dengan kontribusi lain tersebut. Misalnya kemudahan fasilitas perijinan, kemudahan untuk proses aktivitas bisnis sehingga naiknya PPN bisa tertutupi walaupun tidak jangka panjang,” harap Dosen Program Studi (Prodi) Akuntansi Untag Surabaya. (am/rz)

 



PDF WORD PPT TXT