Developed Direktorat Sistem Informasi

Hubungi Kami di 031-5931800

Detail Berita

Bekerjasama dengan Harian Kompas, FH Untag Surabaya Adakan Bincang Penegakan Hukum Kejahatan Digital

Tak bisa dipungkiri, adanya kemajuan teknologi saat ini turut membuka peluang adanya berbagai kejahatan digital. Sayangnya, masih banyak masyarakat yang kurang hati-hati dalam menggunakan media digital. Menangkap fenomena ini, Fakultas Hukum (FH) Untag Surabaya bekerjasama dengan Harian Kompas mengadakan Bincang Kompas bertajuk “Penegakan Hukum Kejahatan Digital”, Jumat (26/6) malam. Acara yang dilaksanakan melalui platform telekomunikasi serta disiarkan melalui akun Youtube Fakultas Hukum Untag Surabaya, menghadirkan beberapa narasumber: Tri Agung Kristanto (Wakil Pemimpin Redaksi Kompas), Otto Yudianto (Dosen FH Untag Surabaya), Hari Purwadi (Dosen FH Universitas Sebelas Maret Solo), Prof. William Chang, OFM Cap (Guru Besar Etika Moral Universitas Widya Dharma) dan Nuruddin Lazuardi (Ketua Bidang Advokasi Media Siber Indonesia).

Dalam 5 tahun terakhir, Indonesia masuk dalam peringkat 5 besar dalam penggunaan internet. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia sudah melek internet. Sayangnya, masih banyak yang miskin literasi media. “Sehingga data pasti banyak disedot di banyak tempat, karenanya harus berhati-hati menggunakan internet atau digital,” ujar Tri Agung. Mas Tra, sapaan akrabnya, menyebutkan Uni Eropa sebagai salah satu negara yang memiliki rujukan hukum terkait kejahatan digital. Uni Eropa mengesahkan General Data Protection Regulation (GDPR) dimana berisi aturan yang memberikan perlindungan pada penggunaan data pribadi penduduk dari kejahatan digital. Sementara di Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Mengutip data Mabes Polri, dalam 3 tahun terakhir ada sekitar 6.895 orang yang diperiksa karena terlibat kejahatan digital.

Menurut Otto Yudianto, meski sudah ada UU ITE masih banyak kejahatan digital yang belum terjangkau. “Pada UU ITE, tidak lebih dari 13 macam saja tindak pidana yang diatur,” kata Otto. Ia pun berpendapat adanya jalan pemidanaan terkadang belum efektif untuk memberikan efek jera pada pelaku kejahatan. Dijelaskan oleh Otto, ada banyak cara lain agar mengurangi angka kejahatan digital, misalnya dengan mempengaruhi pandangan masyarakat terkait kejahatan digital melalui media sosial. Selain itu, ketegasan penegak hukum juga budaya hukum masyarakat menjadi hal lain yang perlu ditingkatkan.

Memandang dari sisi sosiologi hukum, Hari Purwadi menuturkan, saat ini perkembangan ruang interaksi sosial memiliki dua dunia: nyata (terrestrial space) dan digital (cyber space). Inilah yang melahirkan cara menampilkan kehidupan yang cukup berbeda, juga cara penerapan hukum yang berbeda pada masing-masing dunia. Cyber space meruntuhkan batas negara dan bangsa bahkan melampaui globalisasi. Karenanya, secara konseptual, hukum Indonesia terkait kejahatan digital belum tentu bisa diterapkan dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan orang asing. Hal ini, menurut Purwadi disebabkan tidak adanya definisi hukum standar di sebagian besar negara. “Konsep pengertian cybercrime itu belum ada kata sepakat,” urainya.

Aspek utama dalam dunia dunia digital adalah manusia. Apabila disalahgunakan, Prof. William Chang menjelaskan, cybercrime bisa mengancam nilai kemanusiaan, kebaikan, kebenaran, tanggung jawab, kejujuran bahkan persaudaraan universal. Olehnya, untuk menekan potensi kejahatan digital, manusia harus selalu mengingat norma dan prinsip kehidupan yang berlandaskan etika serta moral. Dilanjutkan oleh William, “ada 4 jalan keluar, yakni pembinaan manusia berintegritas, rawat budi baik dan jujur, suburkan tanggung jawab dan bekerjasama untuk memperbaiki dunia lewat media digital.”

Sementara itu, Nuruddin Lazuardi menyebutkan permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi media mainstream saat ini, misalnya penurunan tingkat akurasi isi berita yang disebabkan kegiatan cek dan ricek lemah. Disisi lain, seringkali penulis berita melakukan plagiarisme, dan menggunakan headline sensasional atau clickbait. “Ini menyebabkan redaksi tidak mengcover isu-isu penting sehingga masyarakat berpikir media tidak menyediakan informasi yang dibutuhkan masyarakat,” urai Nuruddin. Merespon ini, AMSI melakukan berbagai perbaikan dengan menerapkan kode etik jurnalistik, menerapkan pedoman media siber, sertifikasi wartawan hingga pemberlakuan sanksi bagi pelanggar yang menyebarkan informasi yang salah. (ua/rz)

Login dengan Username dan password Siakad Anda