Developed Direktorat Sistem Informasi

Hubungi Kami di 031-5931800

Detail Berita

Bahas Pelepasan Napi, Tomy Michael: Jangan Simplifikasi

Terhitung sejak 16 Maret 2020, Universitas 17 Agustus Agustus 1945 (Untag) Surabaya melaksanakan perkuliahan jarak jauh guna meminimalisir penyebaran wabah COVID-19. Hal ini berdampak pada kegiatan berorganisasi mahasiswa yang harus ditiadakan. Meski demikian mahasiswa tidak menyerah untuk bisa mengadakan diskusi. Salah satunya adalah Debater Fakultas Hukum. Media daring dimanfaatkan oleh organisasi yang berdiri pada 20 September 2019 ini dengan menggelar Diskusi Publik bertema ‘Pelepasan NAPI oleh Menteri Yasonna dalam Sisi Pandang Hukum Tata Negara’, Sabtu, (9/5).

Dosen Fakultas Hukum Untag Surabaya Tomy Michael, S.H., M.H. sebagai pemateri yang menyoroti isu pelepasan narapidana dari kacamata Hukum Tata Negara. Dia mengatakan, “Pengeluaran dan pembebasan narapidana melalui asimilasi dan integrasi menjadi suatu polemik karena banyak isu beredar katanya Peraturan Pemerintah diubah tapi sebenarnya belum diubah.” Mengacu pada Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020, menurut Tomy hal ini juga dibatasi, tidak semua napi mengalami pembebasan.

Masalah pembebasan narapidana ini, kata Tomy, merupakan masalah yang kompleks, “Artinya tidak bisa dijawab dengan 1 jawaban, tetapi bisa dijawab dengan 1 jawaban dari 1 sudut pandang saja. Kita tidak boleh melakukan simplifikasi permasalahan, wajib dari 1 sudut pandang saja.” Karenanya Tomy meminta agar masyarakat tidak menggampangkan solusi yang harus dilakukan negara. Apalagi dalam Pasal 23 Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 disebutkan bahwa pembebasan narapidana berakhir sampai masa kedaruratan terhadap COVID-19 yang  ditetapkan pemerintah berakhir.

Tomy menerangkan bahwa dalam menyikapi permasalahan ini, Hukum Tata Negara berpegang pada definisi awal dari narapidana. “Narapidana adalah sesuatu yang menyebabkan negara menjadi bergerak. Konsekuensi hukumnya, ketika narapidana dilepas maka negara harus siap karena dia masih terikat dengan putusan sebelumnya.” Pria yang merupakan Pengelola Jurnal Terakreditasi SINTA 3 ini menegaskan bahwa pengeluaran dan pembebasan narapidana melalui asimilasi dan integrasi saat wabah COVID-19 merupakan hak negara di masa keadaan darurat.

Menyikapi masalah ini, sambung Tomy, dalam Hukum Tata Negara dijelaskan bahwa narapidana adalah lembaga negara maka yang berhak dan wajib mengawasi adalah pemerintah. Karena itu di tengah menunggu berakhirnya COVID-19, negara harus hadir memberikan rasa aman dan bersikap tegas. “Jangan sampai ketika narapidana sudah dilepas, negara lepas tangan. Negara harus paham bahwa statusnya tetap narapidana meski sudah dilepas. Jika ada napi yang berbuat jahat, jangan dibawa ke penjara lagi mungkin tindakan tegasnya berupa ditembak di tempat langsung, atau pihak yang terkait dengan napi langsung diberi sanksi berupa pengurangan hakhak sosial,” tutupnya. (um/ze)

Login dengan Username dan password Siakad Anda