Welcome to University Of 17 Agustus 1945 Surabaya

Mobile Version

Dualisme jabatan & Independensi Hakim


Jumat, 21 Juli 2017 - 19:03:09 WIB

Diposting oleh : Admin
Kategori: Untagtual - Dibaca: 293 kali


Saat ini jabatan hakim sebagai penegak hukum berada dibawah pemerintah dan Mahkamah Agung (MA) menjadi hal yang mengkhawatirkan, dimana di satu sisi hakim yang tunduk pada MA, tetapi kinerjanya digaji pemerintah, sehingga dapat mengurangi independesi dalam memutus suatu perkara.

Demikian sedikit ringkasan dalam disertasi  anggota Komisi III DPR RI Adies Kadir yang berjudul “Konsep Hakim Sebagai Pejabat Negara Dalam Perspektif Ius Constitutum dan Ius Constituendum”.

Melalui Ko Promotor I Dr. H. Slamet Suhartono, SH, MH. untuk disertasi Adies di Universitas  Tujuh Belas Agustus 1945 (Untag) Surabaya dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Ius Constitutum merupakan perspektif pengaturan hakim saat ini, dimana hakim sekarang bisa dikatakan memiliki dualisme jabatan, satu sisi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang digaji pemerintah, namun berada di bawah MA, sehingga kesimpulannya hakim berada dibawah dua instansi atau kekuasaan yang berbeda, padahal hakim adalah penegak hukum dan keadilan. Dari hal tersebut munculah kekhawatiran soal independensi hakim.

 “Yang dikhawatirkan itu kalau dibawah pemerintah sebagai eksekutif yang menggaji akan mengurangi independensi hakim dalam memutus perkara. Ini ibarat perutnya ada di pemerintah, kepalanya ada di MA sebagai lembaga terpisah.” Ujar Slamet.

Sementara dalam konsep Ius Constituendum pada Disertasi Adies Kadir dimaksudkan, hakim bisa mandiri dan tunduk pada satu kekuasan yakni MA sebagai lembaga yudikatif di Indonesia.

“Hakim itu sebagai pejabat negara murni tunduk pada pertaturan perundangan pejabat Negara, bukan lagi tunduk pada pemerintah sebagai aparatur sipil negara.” Tutur Slamet.

Dalam konsep Ius Constituendum itu, diharapkan hakim nantinya  lepas dari kekuasan pemerintah, sehingga hakim dapat memperoleh jabatan baru sebagai pejabat negara murni, dan memperoleh hak dan kewajibann seperti pejabat negara pada umumnya, sehingga netralitas dan independensi hakim dapat dijalankan dalam penegakan hukum dan  keadilan.

“Prinsipnya hakim itu harus bebas dari campur tangan dan pengaruh yang ada, termasuk pemerintah.” Tutup Slamet.

Ujian terbuka Disertasi Adies Kadir untuk memperoleh Gelar Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untag Surabaya akan digelar besok Sabtu 22 Juli 2017 pukul 10.00 WIB, di Graha Wiyata lantai 9 Kampus Untag Surabaya. Rencananya turut hadir dalam undangan Anggota Mahkamah Agung dan Setya Novanto yang masih menjabat sebagai Ketua DPR RI. (Randie)



Terkait


1 Komentar :


  • This event will allow realizing new ideas in line with the planned project. This training will provide such valuable experience for each participant.

Isi Komentar :